Skemanews.com, Pohuwato – Langkah strategis untuk membangun sektor pertambangan yang berkelanjutan terus didorong oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan ke area operasional PT. Pani Gold Project di Kabupaten Pohuwato, Jumat (3/10/25).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPRD bersama anggota Pansus Pertambangan. Agenda ini tidak hanya bertujuan meninjau progres proyek tambang emas tersebut, tetapi juga menggali potensi dan tantangan yang berdampak pada masyarakat sekitar.
Salah satu isu penting yang disorot dalam kunjungan ini adalah perlunya pembangunan sumber daya manusia lokal di sektor pertambangan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan pentingnya menghadirkan institusi pendidikan vokasi yang terfokus pada dunia tambang.
“Kami mendorong agar di daerah ini dibangun sekolah pertambangan, atau minimal sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan muatan kurikulum pertambangan. Baik teori maupun praktiknya harus relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Ridwan saat sesi dialog dengan pihak perusahaan.
Menurutnya, langkah ini akan menciptakan ekosistem tenaga kerja lokal yang lebih siap pakai, sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pelatihan internal yang memakan biaya besar.
“Dengan tenaga kerja yang sudah dilatih sejak bangku sekolah, perusahaan bisa lebih efisien. Masyarakat sekitar pun punya peluang lebih besar untuk terlibat langsung dalam kegiatan tambang,” tambahnya.
Ridwan juga menekankan bahwa pembangunan sektor pertambangan harus berpandangan jangka panjang, dengan orientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang.
“Jangan sampai kita hanya memikirkan keuntungan hari ini. Pengalaman di Papua jadi pelajaran penting – kita harus pastikan generasi setelah kita juga merasakan manfaat tambang,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari rangkaian tugas Pansus Pertambangan untuk mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan dari proyek PT. Pani Gold. Diharapkan, keterlibatan legislatif ini mampu menjembatani kepentingan industri dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
