Skemanews.com, JAKARTA – Kritik keras terhadap kinerja BUMN Karya kembali disuarakan Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel. Dalam rapat dengar pendapat bersama PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/11/2025), ia mempertanyakan arah masa depan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
Gobel menilai bahwa setelah lebih dari sepuluh tahun menikmati proteksi dan dukungan pemerintah, BUMN Karya seharusnya telah berkembang menjadi entitas yang sehat dan berorientasi profit. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kerugian demi kerugian muncul, sementara persoalan struktural terus berulang.
Menurutnya, akar masalah tersebut tidak hanya terletak pada jejak investasi keliru di masa lampau, tetapi juga pada budaya kerja yang masih menyerupai pola birokrasi. Ia menyoroti kecenderungan sebagian BUMN Karya untuk menghabiskan anggaran, bukan mengoptimalkannya demi menciptakan nilai tambah.
“Bagaimana perusahaan bisa tumbuh kalau budaya korporasinya saja tidak dibangun? Banyak yang masih bekerja seperti instansi pemerintah,” kritiknya.
Gobel juga menyinggung lemahnya pengawasan internal, terutama di lini keuangan. Ia menilai direktur keuangan seharusnya menjadi garda terdepan yang memastikan tata kelola bisnis berjalan efisien dan setiap keputusan mendukung keberlanjutan keuangan perusahaan.
Dalam sesi tersebut, ia bahkan mempertanyakan apakah langkah-langkah manajemen selama ini benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru menggerus potensi profit perusahaan.
Tak berhenti pada aspek manajerial, Gobel turut menyoroti standar konstruksi BUMN Karya yang dinilainya belum setara dengan pelaku industri global. Ia menyebut contoh pembangunan Grand Hyatt oleh kontraktor Korea yang dianggap memiliki daya tahan dan kualitas lebih baik. Sebaliknya, sejumlah proyek BUMN Karya dinilai cepat rusak, kotor, dan kurang memperhatikan aspek lingkungan.
Beberapa fasilitas umum yang baru dibangun, menurut Gobel, bahkan sudah bermasalah hanya dalam hitungan bulan. Ia menilai kondisi ini sebagai bukti bahwa transformasi metode konstruksi belum sungguh-sungguh dilakukan. Negara lain seperti China sudah melangkah dengan sistem manufaktur dan teknologi knock down, sedangkan BUMN Karya masih bertahan pada cara-cara konvensional.
“Kalau ingin bersaing di level global, perusahaan harus berubah. Standarnya harus naik,” tegas politisi Fraksi NasDem itu.
Meskipun kritiknya tajam, Gobel memastikan bahwa Komisi VI tetap memberikan dukungan penuh terhadap proses pembenahan BUMN Karya. Ia menegaskan bahwa transformasi menyeluruh mulai dari profesionalisme, efisiensi, hingga peningkatan kualitas konstruksi merupakan prasyarat utama agar BUMN Karya mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Dengan pengalaman panjang bermitra dengan industri Jepang yang terkenal disiplin dan efisien, Gobel menyatakan dirinya tidak akan menurunkan standar dalam menilai kinerja BUMN Karya.
“Indonesia butuh perusahaan konstruksi yang kuat. Dan BUMN Karya punya peluang itu, asal perubahan dilakukan secara nyata,” pungkasnya
