SKEMANEWS.COM – Suasana rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Selasa (5/8/2025) sore berubah menjadi ruang dialog hangat antara pemerintah dan para pelaku sektor perikanan. Pengurus Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan, yang dipimpin langsung oleh Sarlis Mantu, datang bukan sekadar bersilaturahmi, melainkan membawa unek‑unek yang telah lama mengganjal di hati para nelayan pesisir.
Sarlis Mantu bersama rombongan memaparkan beragam persoalan yang kini menekan mata pencaharian mereka. Masalah utama yang diangkat meliputi kelangkaan dan lambannya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, pembatasan wilayah tangkap hingga hanya 12 mil dari bibir pantai, jumlah rompong (rumpon) yang dibatasi secara ketat, serta prosedur perizinan melaut yang dianggap berbelit‑belit.
Menurut Sarlis, kondisi ini membuat sebagian nelayan terpaksa mengurangi jumlah trip melaut, bahkan ada yang memilih berhenti sementara demi menghindari kerugian.
“Nelayan kita bukan tidak mau patuh aturan, Pak Gubernur. Tapi kalau bahan bakar sulit, jarak tangkap dibatasi, rompong dibatasi, izin pun ribet, kami benar‑benar kesulitan mencari ikan untuk kebutuhan sehari‑hari,” ungkap Sarlis di hadapan Gubernur.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Gusnar Ismail mengurai masalah menjadi dua kategori besar: persoalan lokal dan persoalan nasional.
Masalah lokal, kata Gusnar, mencakup kelangkaan BBM dan distribusinya yang tidak merata. Untuk itu, ia memutuskan mengalihkan kuota dari SPBU Inengo ke SPBU Talumolo, lengkap dengan pengawasan ketat dari Satpol PP agar BBM benar‑benar sampai ke tangan nelayan yang berhak.
Masalah nasional seperti pembatasan wilayah tangkap dan keterbatasan kuota BBM di tingkat pusat akan dibawa langsung ke BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gusnar berjanji mengirimkan surat resmi sekaligus melakukan pertemuan langsung dengan menteri terkait, demi memastikan aspirasi nelayan Gorontalo didengar.
“Kalau untuk penambahan kuota BBM, kita akan perjuangkan agar bisa terealisasi di triwulan keempat, sekitar Oktober nanti. Saya ingin nelayan Gorontalo punya akses yang adil dan layak,” tegas Gubernur.
Sikap sigap ini mendapat sambutan positif dari pengurus asosiasi. Mereka mengapresiasi langkah cepat Pemprov yang menunjukkan keberpihakan nyata kepada nelayan. Bahkan, pertemuan yang awalnya direncanakan diawali dengan aksi demonstrasi justru berakhir dengan suasana penuh kekeluargaan.
Sarlis Mantu menutup pertemuan dengan harapan besar, bahwa hasil dialog ini tidak berhenti pada janji, tetapi menjadi langkah nyata yang memberi napas baru bagi nelayan dan pedagang ikan di Gorontalo. “Kami siap bekerja sama, asalkan kebijakan yang dibuat berpihak pada rakyat kecil yang hidup dari laut,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, nelayan kini menunggu bukti realisasi di lapangan. Harapan mereka sederhana: bisa kembali melaut tanpa dihantui keterbatasan bahan bakar dan aturan yang memberatkan, demi menghidupi keluarga serta menjaga denyut ekonomi pesisir Gorontalo.
