Skemanews.com — Di tengah atmosfer politik lokal yang kerap dipenuhi janji tanpa bukti, nama Hamzah Idrus muncul bak anomali. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusung tagline yang terkesan mustahil: “100% gaji dan tunjangan untuk masyarakat.” Sebuah klaim berani yang sejak awal menuai skeptisisme banyak kalangan.
Namun, berbeda dari kebanyakan politisi yang gemar beretorika, Hamzah justru menjawab keraguan itu dengan tindakan konkret. Tak lama usai dilantik, publik dibuat terperangah saat sirene ambulans milik Yayasan Hamzah Idrus Peduli meraung di ruas jalan Bone Bolango. Bukan evakuasi darurat, tapi representasi dari visi sosial-politiknya: gaji dan tunjangan sebagai legislator dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan publik.
Lebih dari sekadar ambulans, aliran dana pribadi Hamzah juga menyasar sektor-sektor yang kerap luput dari perhatian negara. Dari pembangunan dan renovasi masjid, santunan ke panti asuhan, hingga pelestarian budaya lokal seperti Tumbilotohe dalam program “Sejuta Cahaya dari Tabula” semuanya digerakkan tanpa mengambil satu rupiah pun untuk kepentingan pribadi.
Bidang kemanusiaan juga menjadi sasaran utama. Bantuan untuk korban banjir, longsor, kebakaran, beasiswa bagi siswa berprestasi, Air Mineral untuk Duka,pemasangan sambungan listrik gratis, pembangunan sumur bor, hingga penyediaan tenda hajatan gratis untuk warga kurang mampu semuanya diklaim berasal dari kantongnya sendiri.
Fakta-fakta ini menjadikan Hamzah Idrus figur yang tidak biasa di tengah panggung politik daerah. Apalagi, dalam kultur politik transaksional seperti di Gorontalo yang dikenal pragmatis, langkah seperti ini jarang jika bukan nyaris tidak pernah ditempuh oleh seorang wakil rakyat.
Namun tetap saja, publik bertanya: benarkah ini semata keikhlasan? Atau ada agenda politik yang tengah dirancang?
Menjawab itu, Hamzah menepis isu pencitraan untuk Pilkada mendatang. Ia menyebut seluruh langkah yang diambil adalah bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.
“Jabatan ini titipan Allah SWT dan amanah rakyat. Kalau hanya dijadikan ladang keuntungan pribadi, berarti saya telah mengkhianati kepercayaan itu. Ketika jabatan selesai, biarlah pahala yang tersisa,” ungkapnya. Kamis (31/7/25).
Lalu apakah benar Hamzah tidak mengambil sepeser pun gaji? Sejauh ini, belum ada bantahan atau laporan publik yang menyanggah klaim tersebut. Bahkan beberapa tokoh masyarakat Bone Bolango turut membenarkan bahwa banyak program sosialnya memang berjalan secara langsung, tanpa embel-embel anggaran pemerintah.
Jika benar demikian, maka Hamzah Idrus bukan sekadar politisi. Ia sedang membangun narasi baru: bahwa politik tidak harus selalu transaksional. Bahwa berpolitik secara ikhlas mungkin terdengar utopis, namun bukan berarti mustahil.
Dan jika benar rakyat merespons ini dengan simpati, bukan tak mungkin sikap “100% untuk rakyat” akan menjadi tren baru dalam demokrasi lokal Gorontalo
