Skemanews.com – Warga Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Pohuwato, mulai mempertanyakan kejelasan dana bantuan sebesar Rp5 juta yang pernah diumumkan secara simbolis. oleh Forum Persatuan Masyarakat Penambang Pohuwato (Formapel). Selasa (18/11/25).
Bantuan itu disebut-sebut ditujukan untuk Masjid Nurul Haq, namun hingga kini anggaran bantuan itu tak kunjung diterima pihak pengurus masjid.
Keterangan ini disampaikan seorang warga yang meminta identitasnya disembunyikan. Ia mengatakan bahwa simbolisasi penyerahan bantuan dilakukan di kediaman Bendahara Permapel, Iskandar Dalangko, bertepatan dengan acara peluncuran media Ikrarnews.id.
Pada momen itu, kata warga tersebut, nominal Rp5 juta diperlihatkan secara terbuka ditulis besar di papan pengumuman dan diumumkan di hadapan para undangan.
“Kami melihat jelas saat itu. Tertulis bantuannya lima juta rupiah. Tapi sampai sekarang uangnya tidak ada. Jadi kami bertanya-tanya,” ujarnya.
Informasi serupa diperoleh Skemanews.com Dalam laporan mereka, sebelum Permapel dibubarkan, organisasi itu memang sempat menampilkan penyerahan bantuan dana Rp5 juta kepada Masjid Nurul Haq dalam bentuk simbolisasi.
Namun tidak ada catatan bahwa dana tersebut benar-benar diserahkan secara riil. Persoalan kian ruwet setelah organisasi yang sempat menjadi wadah para penambang itu dinyatakan bubar.
Mantan Bendahara Permapel disebut menyampaikan bahwa dana bantuan sudah tidak ada karena organisasi telah dibubarkan.
Hanya saja, penjelasan itu belum pernah dipaparkan secara resmi kepada publik, apalagi kepada pihak masjid yang namanya dipakai dalam acara simbolisasi bantuan.
Ketidakjelasan ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan mengapa simbolisasi bantuan bisa dilakukan secara terbuka, namun realisasinya tak pernah diterima penerima manfaat.
Beberapa tokoh masyarakat mendesak adanya klarifikasi terbuka dari mantan pengurus Permapel agar masalah ini tidak berkembang menjadi dugaan penyalahgunaan dana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari mantan pengurus Permapel maupun pihak terkait soal status dan keberadaan dana bantuan Rp5 juta tersebut.
