Skemanews.com,(Gorontalo)— Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengumumkan sikap resminya terkait kisruh penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 serta evaluasi program kepemudaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, didampingi Sekretaris Komisi IV Ghalieb Lahidjun dan anggota komisi dr. Sri Darsianti Tuna. Selasa (25/11/25).
Dalam pernyataannya, Hamzah menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh GHM sebagai agenda olahraga daerah. Namun ia menilai pelaksanaannya tahun ini justru menimbulkan kegaduhan karena sejumlah keputusan teknis yang dianggap tidak melalui prosedur koordinasi yang semestinya.
Menurut Hamzah, kebijakan panitia yang dipimpin Kepala Dispora selaku ketua pelaksana kegiatan diambil tanpa berkomunikasi dengan pimpinan daerah. Kondisi ini menyebabkan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi pihak yang terkena imbas kritikan publik.
Komisi IV juga menekankan lemahnya koordinasi panitia dengan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai tuan rumah kegiatan, serta keluhan peserta mengenai pemanfaatan dana pendaftaran yang dipandang menguntungkan pihak tertentu dari sisi pencitraan.
Selain soal GHM, Komisi IV turut mengungkapkan hasil evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan kepemudaan yang dijalankan Dispora. Sepanjang 2025, komisi telah berulang kali melakukan rapat kerja dan koordinasi untuk mendorong peningkatan kualitas pembinaan kepemudaan, termasuk dukungan pendanaan organisasi mahasiswa serta kolaborasi dengan organisasi pemuda.
Namun, Dispora dinilai kurang transparan, minim komunikasi, dan tidak responsif terhadap masukan DPRD, sehingga kerap memunculkan polemik dengan berbagai kelompok pemuda.
Melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi IV menyampaikan tiga poin rekomendasi:
1. Penonaktifan Kepala Dispora Gorontalo, Danial Ibrahim, dan penunjukan pelaksana tugas sesuai regulasi yang berlaku.
2. Perbaikan desain medali GHM, yang sebelumnya hanya memuat nama Gusnar Ismail. Komisi menyarankan agar ditambahkan keterangan Gusnar–Idah demi mencerminkan kepemimpinan daerah secara berpasangan, atau meniadakan nama tokoh sepenuhnya untuk menjaga netralitas.
3. Penguatan komunikasi dan kolaborasi Dispora dengan organisasi kepemudaan dalam seluruh program pembinaan pemuda.
Hamzah menegaskan bahwa rekomendasi ini diterbitkan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, sekaligus memastikan pembinaan pemuda berjalan secara proporsional dan profesional.
“Kami ingin setiap program pemerintah berlangsung transparan dan akuntabel. Pemuda harus diberdayakan sebagai penggerak masa depan, bukan dijadikan alat politik,” tutup Hamzah.
