Skemanews.com,(Gorut) — Masyarakat Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, menyampaikan berbagai aspirasi kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, saat kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026. Pertemuan berlangsung pada malam hari dengan suasana hangat dan penuh harapan terhadap peningkatan pembangunan di wilayah transmigrasi tersebut. Kamis (23/10/25).
Dalam dialog tersebut, warga menyoroti kondisi jalan poros menuju wilayah transmigrasi yang masih rusak dan berlubang. Mereka mengaku selama ini perbaikan jalan dilakukan secara swadaya tanpa bantuan pemerintah.
“Lubang-lubang di jalan itu kami tambal sendiri dengan kerabat beton seadanya, hasil gotong royong masyarakat. Kami berharap pemerintah provinsi dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan poros di wilayah transmigrasi,” ujar salah satu perwakilan warga.
Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap jalan produksi pertanian, mengingat akses tersebut sangat vital untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah.
Isu lain yang diangkat ialah minimnya penerangan jalan umum (PJU) di kawasan transmigrasi. Kondisi malam hari yang gelap total dinilai rawan bagi keselamatan warga, sehingga mereka berharap agar program PJU dapat segera direalisasikan.
Tak hanya itu, masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait rencana pemekaran wilayah menjadi satu desa definitif. Namun, rencana tersebut masih terkendala oleh status kawasan hutan produksi (HP). Warga meminta agar pemerintah mendukung alih fungsi lahan dari HP menjadi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) sebagai langkah penting menuju proses pemekaran.
Di akhir pertemuan, warga berharap agar program lintas sektor di kawasan transmigrasi dapat terus dikawal oleh DPRD Provinsi Gorontalo agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap aspirasi ini mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ungkap perwakilan warga.
Menanggapi hal tersebut, Ridwan Monoarfa menyampaikan apresiasi atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan tulus untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai usulan warga hingga ke tingkat pusat.
“Negeri ini belum benar-benar merdeka kalau jalan menuju wilayah transmigrasi saja belum bisa dilalui. Bayangkan, ojek saja tidak bisa masuk ke sana. Jalan itu masih rusak parah dan panjang sekali,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, infrastruktur jalan dan penerangan adalah faktor penting dalam mendorong ekonomi desa, karena akses transportasi yang baik dapat menekan biaya angkut hasil pertanian dan meningkatkan produktivitas warga.
“Kalau jalannya mulus, biaya transportasi turun, harga produk pun jadi lebih bersaing. Program pemerintah, baik pusat maupun provinsi, selalu dikaitkan dengan peningkatan ketahanan pangan. Jadi, jalan itu bukan sekadar akses biasa, tapi penopang utama ekonomi desa,” jelasnya.
Ridwan juga menyampaikan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat, termasuk Kementerian Transmigrasi, untuk memperjuangkan program pembangunan dan pelatihan bagi masyarakat Motihelumo.
“Semua aspirasi sudah saya catat. Saya akan tindak lanjuti dengan pihak terkait, termasuk membuat surat perjalanan dinas ke kementerian untuk menyampaikan langsung suara masyarakat,” pungkasnya.
